REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -  Wakil Presiden Boediono meminta ada mekanisme penalti yang jelas untuk kementerian dan lembaga pemerintah non-departemen yang tidak berhasil menjalankan reformasi birokrasi. “Tapi kepada mereka yang sudah menjalankan tentu harus pula menyesuaikan dengan kebijakan dan tolok ukur baru, Perpres 81/2010,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan kepada pers di …

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuo mengatakan renumerasi (peningkatan pendapatan) merupakan ujung dari reformasi birokrasi. “Sebetulnya yang namanya renumerasi itu diujung dari reformasi birokrasi. Jadi kalau misalnya kementrian lembaganya sudah melakukan reformasi birokrasi ya tentunya harus ada insentif itu renumerasi, Saya sangat setuju kalau memang belum melakukan ’reform step-step’ ke depan itu, apakah …

MEDAN - Reformasi birokrasi harus dimulai dari pimpinan tingkat tertinggi sampai dengan tingkat terendah. Komitmen pimpinan sangat penting, karena pimpinan yang akan menentukan arah perubahan. Dalam menggerakkan reformasi birokrasi, pemimpin tidak bisa hanya mengandalkan orang lain. “Pemimpin harus turun tangan, jangan hanya mengandalkan bawahan.Pimpinan harus menjadi role model,” ujar Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar saat pencanangan pembangunan zona integritas, di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera …